Cultural Communications Application

International Communication

KTT Nuklir bahas pemberantasan terorisme

26 Maret 2012 - 07:09 WIB

Konferensi tingkat tinggi (KTT) yang akan membahas upaya mengurangi kemungkinan jatuhnya persenjataan nuklir ke tangan teroris digelar di Seoul, Korea Selatan, Senin (26/3). KTT ini akan dihadiri sedikitnya 50 negara di dunia termasuk Presiden AS Barack Obama dan Presiden Cina Hu Jintao. Sebelum KTT ini dimulai, Presiden Obama sudah tiba terlebih dahulu di Korea Selatan untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak. Obama juga meninjau zona demiliterisasi Korea di tengah ketegangan yang meningkat di Semenanjung Korea terkait rencana peluncuran roket Korea Utara. Obama memperingatkan Korea Utara bahwa peluncuran roket itu justru akan menambah isolasi negeri itu dari dunia internasional. Pernyataan Obama ini disampaikan setelah dia melakukan pembicaraan dengan Presiden Myung-bak. Peluncuran roket ini juga bertentangan dengan perjanjian yang sudah dibuat dengan Amerika Serikat bulan lalu. Saat itu Korea Utara sepakat membekukan sebangian program nuklirnya untuk mendapatkan bantuan pangan dari AS. Tak hanya itu, Korea Utara juga setuju untuk mengizinkan tim pengawas nuklir PBB masuk ke negeri itu.

Proses yang dipaksakan

Meskipun banyak harapan dilambungkan, wartawan BBC Jonathan Marcus melaporkan nampaknya KTT ini akan sulit untuk memperoleh hasil signifikan. Agenda KTT akan diperluas hingga mencakup berbagai jenis materi radiaktif yang bisa digunakan teroris untuk membuat sebuah bom 'kotor'. Bom jenis ini adalah bom saat meledak menyebarkan kontaminasi radioaktif dan bukan memicu sebuah ledakan nuklir yang dahsyat. Namun, sejumlah pakar memperkirakan sangat sulit mencapai kesepakatan khususnya terkait sejumlah pembangkit tenaga nuklir yang menggunakan bahan bakar dengan pengayaan nuklir yang minim. Selain itu, kesepakatan bersama soal standar umum keselamatan nuklir juga diperkirakan akan sulit dicapai. Sejumlah negara melihat seluruh proses ini terkesan dipaksakan. Apalagi belum ada kekhawatiran bersama soal kemungkinan teroris menggunakan nuklir sebagai senjata mereka.

Sumber : http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/03/120325_nuclearsummit.shtml

Akses  : Senin, 26 Maret 2011

Analisis : Dalam KTT tersebut akan dihadiri sedikitnya oleh 50 negara di dunia, setiap negara akan diwakili oleh wakil dari negaranya sendiri. Dalam KTT tersebut akan membahas pemberantasan terorisme yang pastinya akan terjadi komunikasi antar negara yang menghadiri KTT tersebut. Oleh karena itu terjadilah International Communication yaitu interaksi antara struktur-struktur politik atau negara-negara yang sering dilakukan oleh wakil-wakil dari negara atau bangsa.

2.      Intraculture Communication

Antusias Masyarakat Dusun Petung Dalam Menghadapi Bahaya Primer Merapi

Kamis, 15 Maret 2012

LAJUR MERAPI – KLATEN - Meningkatkan pengetahuan untuk mengurangi dampak dari siklus erupsi merapi, maka masyarakat Dusun Petung Sidorejo, Kemalang, Klaten mengadakan pertemuan ditempat salah seorang warga (Permana 14/03/2012).

Pertemuan yang dimulai Pukul 19.30 - 22.30 WIB ini adalah tindak lanjut dari pertemuan warga yang sebelumnya merencanakan kegiatan WLPB (Wajib Latih Penanggulangan Bencana) dan juga tindak lanjut dari pembuatan program dana siaga/ lumbung pengungsi (simpanan warga) yang berfungsi membantu meringankan beban warga dikala mengungsi. Dan dana tersebut di kumpulkan tiap selapan (35 hari) di simpan di bank. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan masyarakat berdaya dalam menghadapi bencana erupsi merapi.

Pertemuan kali ini baru tahap pengenalan merapi dan mempelajari dampak-dampak erupsi. Dilihat Dari pelajaran itu ternyata banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dan perlu di lakukan oleh masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ternyata masyarakat harus berbagi tugas dalam mengkondisikan warga/ kampungnya.  dan warga masyarakat mufakat untuk membuat protap (prosedur tetap) atau pembagian peran dalam menghadapi ancaman dari erupsi merapi.

Tetapi karena pembuatan protap membutuhkan waktu yang cukup lama, warga Dusun Petung sepakat menentukan waktu untuk mengadakan pertemuan selanjutnya. Dan dalam pertemuan selanjutnya setelah selesai membuat protap, warga Dusun Petung juga merencanakan untuk mengadakan simulasi. Dengan begitu warga di Kawasan Rawan Bencana telah siap betul menghadapi ancaman primer merapi.

Kiriman: Pram-LJ

Editor: Em-LJ-Aspirasi

Sumber: http://lajurmerapi.blogspot.com/2012/03/antusias-masyarakat-dusun-petung-dalam.html

Akses  : Senin, 26 Maret 2011

Analisis : Warga yang berasal dari daerah yang sama yaitu Dusun Petung Sidorejo, Kemalang, Klaten mengadakan pertemuan untuk membahas tentang penaggulangan bencana dari erupsi merapi. Dalam pertemuan itu terjadilah Intraculture Communication yaitu komunikasi yang terjadi antara individu-individu dari kebudayaan yang sama dan bukan individu-individu dari kebudayaan yang berbeda.

3.      Minority Communication

Kaum Waria Indonesia Minta Perlindungan

Riski Adam

01/03/2012 15:09

Liputan6.com, Jakarta: Dalam perayaan Hari Solidaritas Waria atau LGBTIQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer) Indonesia pada 1 Maret, puluhan waria mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kedatangan itu terkait banyaknya kasus pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap kaum waria di Tanah Air.

Perwakilan aksi solidaritas LGBTIQ berdiskusi dengan Komnas Ham. Tujuannya, mendorong lembaga penegak hukum proaktif menangani sejumlah kasus yang dialami kaum minoritas penyuka sesama jenis.

"Kita ini mau mencoba untuk proaktiv bukan berarti reaksi kita ini suatu kemarahan," ucap Koordinator Arus Pelangi Widodo Budidarmo.

Lewat aksi ini, Widodo berharap kaum penyuka sesama jenis dan lainnya berani menyatakan sikap jika terjadi suatu aksi diskriminasi. Pemerintah juga diminta memberikan suatu jaminan perlindungan.

"Kita punya orientasi penyimpangan seksual bukan karena dibuat. Kita memiliki hak yang sama sebagai warga negara meskipun kita memiliki penyimpangan seks yang berbeda," ungkapnya.

"Jadi kita berharap ada proteksi dari negara terkait penyimpangan seksual, karena PBB juga telah menyeruakkan pada tahun ini tentang pelindungan HAM terhadap orientasi seks menyimpang," tutup Widodo.(WIL/MEL)

Sumber : http://berita.liputan6.com/read/379883/kaum-waria-indonesia-minta-perlindungan

Akses  : Senin, 26 Maret 2011

Analisis : kaum waria yang merupakan kelompok subbudaya yang minoritas mengunjungi komnas Ham dan berdiskusi dengan komnas Ham karena banyaknya kasus pelanggaran ham dan diskriminasi terhadap kaum waria di tanah air. Tujuan diskusi tersebut adalah agar mendorong lembaga penegak hukum proaktif menangani sejumlah kasus yang dialami kaum minoritas penyuka sesama jenis. Diskusi tersebut termasuk Minority Communication yaitu komunikasi antara anggota-anggota suatu subbudaya minoritas dengan anggota-anggota budaya mayoritas yang dominan.

4.      Transracial Communication

Madura-Dayak gelar sumpah damai (Kalimantan)

Thursday, May 10, 2001

Pangkalan Bun - Untuk mengakhiri konflik antaretnis Dayak dengan Madura di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), kedua etnis tersebut sepakat melaksanakan acara ritual adat perdamaian.

Ritual adat itu bersifat mengikat, sehingga antara kedua etnis itu dapat hidup damai selamanya, kata Bupati Kobar H Abdul Razak, Rabu (9/5).

Disebutkan, panitia acara ritual adat tersebut sudah dibentuk. Kegiatannya, dilaksanakan sebelum acara musyawarah rakyat Kobar (MRK) 14 Mei mendatang. Sebab, acara ritual itu diharapkan menjadi bahan untuk membuat keputusan MRK, ujarnya.

Acara ritual perdamaian itu, sebut Razak, berupa acara khusus yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa perdamaian antara kedua pihak serta menghilangkan rasa saling dendam. Acara tersebut menyerupai acara ritual adat perdamaian antaretnis Melayu dengan Dayak yang pernah digelar pada masa Kesultanan Kotawaringin.

Pemerhati budaya setempat, Drs Jaya N Karim menambahkan, adat ritual ‘batu petahan’ ketika itu berupa sumpah darah antara etnis Melayu dan Dayak. Sumpah darah tersebut menjadi pegangan kedua etnis, sehingga bisa saling berdampingan selamanya.

Mengenai acara MRK, Razak berpesan, agar keputusan musyawarah tetap memperhatikan kondisi bumi Marunting Batu Aji selama ini. "Kondisi Kobar berbeda dengan lima daerah tingkat II lainnya di Kalteng. Keputusan MRK harus berangkat dari kesepakatan yang ada," tandas Razak.

Sebagaimana diketahui, di Kobar telah beberapa kali dilaksanakan kesepakatan dan keputusan yang melibatkan muspida, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pemuda dari berbagai etnis, bahkan ikrar dari etnis Madura.

Intinya, berbagai etnis di Kobar akan saling berdampingan termasuk dengan etnis Madura seperti keputusan pemerintah pusat yang disampaikan melalui gubernur, bahwa etnis tersebut tetap berada dalam wilayah Kobar.

Bupati Abdul Razak tidak menyatakan, secara terang-terangan bahwa MRK yang akan diikuti para tokoh masyarakat, pemuda dari kecamatan dan DAS itu tidak menghasilkan rekomendasi yang mengeluarkan etnis Madura dari wilayah ini. Rekomendasi harus berangkat dari kesepakatan itu, tandas Razak.

Menurut Razak, yang terpenting konteksnya bukan mengeluarkan Madura dari Kobar tapi bagaimana menciptakan rasa kebersamaan dan saling percaya antara etnis Dayak-Madura dan juga dengan etnis lainnya.

Pengusiran etnis pendatang bukan penyelesaian terbaik, sebab akan timbul dampak lain yang tidak menguntungkan bukan hanya di wilayah ini tapi kemungkinan antar-Kalteng bahkan Kalimantan.

Mengenai adanya kecemburuan sosial ekonomi akibat ulah etnis Madura, menurut Razak hal itu sebagai suatu kewajaran. Saat ini yang terpenting bagaimana berbicara untuk kepentingan yang lebih luas, bukan untuk kepentigan tertentu.

Apalagi para tokoh masyarakat di beberapa kelurahan, seperti Kelurahan Baru, Raja, Raja Seberang, Mendawai sudah bisa menerima keberadaan etnis Madura di bumi Marunting Batu Aji, ujarnya.

Source: Banjarmasin Post

Sumber : http://www.e-borneo.com/cgi-bin/np/viewnews.cgi?category=1&id=989460308

Akses  : Senin, 26 Maret 2011

Analisis : etnis dayak dan etnis madura sepakat mengadakan sumpah untuk menjalin perdamaian antara kedua etnis tersebut. Dalam kesepakatan itu terjadi Transracial Communication karena terjadi antara orang-orang dari latar belakang etnik yang berbeda.

5.      Contracultural Communication

PM Inggris akan Desak India Batalkan Rafale

Dahono Fitrianto | Nasru Alam Aziz | Rabu, 1 Februari 2012 | 22:23 WIB

LONDON, KOMPAS.com - Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan akan mendesak India untuk mempertimbangkan kembali keputusannya memilih pesawat tempur buatan Perancis, Dassault Rafale. Cameron menyatakan kecewa atas keputusan India tersebut.

Hal itu disampaikan Cameron saat berbicara di hadapan parlemen Inggris di London, Rabu (1/2/2012). Sehari sebelumnya, India memutuskan memilih Rafale daripada pesaing utamanya, Eurofighter Typhoon, yang didukung Inggris. Cameron berjanji kepada parlemen akan mendorong India untuk memikirkan kembali keputusannya, mumpung saat ini kontrak pembelian dengan pihak Perancis belum ditandatangani. "Keputusan itu jelas mengecewakan. Saya akan melakukan segala cara, seperti yang sudah saya lakukan, untuk mendorong India melihat kembali ke Typhoon," tutur Cameron.

Eurofighter Typhoon adalah pesawat buatan konsorsium perusahaan dirgantara dari empat negara, yakni Inggris, Jerman, Spanyol, dan Italia. Pesawat tempur tersebut bersaing dengan Rafale, sesama pesawat buatan Eropa, dalam memperebutkan kontrak pengadaan 126 pesawat tempur masa depan Angkatan Udara India senilai 12 miliar dollar AS.

India memutuskan memilih Rafale karena harga dan biaya perawatan per unit Rafale lebih murah dibanding Typhoon. Keputusan ini belum mengikat, karena sifatnya baru memberi hak eksklusif bagi Dassault untuk melakukan negosiasi lebih lanjut sebelum penandatanganan kontrak final.

Menurut Cameron, Typhoon memiliki berbagai kemampuan yang lebih unggul dibanding Rafale, dan ia akan mendesak pemerintah India melihat hal tersebut. Rafale maupun Typhoon sama-sama terlibat dalam operasi militer di Libya tahun lalu.

Kontrak pembelian dari AU India ini diperjuangkan mati-matian oleh kedua pesaing dari Eropa, karena akan berarti sangat besar di tengah kondisi krisis ekonomi yang melanda mereka saat ini.

Sumber: http://internasional.kompas.com/read/2012/02/01/22235121/PM.Inggris.akan.Desak.India.Batalkan.Rafale

Akses  : Senin, 26 Maret 2011

Analisis : PM Inggris mendesak India untuk membatalkan pembelian Rafale dari Perancis dan memilih Typhoon buatan Inggris, Spanyol, Italia dan Jerman. Hal seperti itu secara tersirat India disuruh tunduk kepada Inggris untuk membatalkan pembelian rafale sehingga akan terjadi Contracultural Communication yaitu komunikasi antara anggota-anggota dari dua kebudayaan yang asing satu sama lain, tetapi secara relatif sejajar, dalam suatu hubungan kolonial, dimana satu kebudayaan dipaksa tunduk pada kekuasaan kebudayaan lain.

6.      Countercultural communication

Kota Depok Bentuk Pengawas Ahmadiyah

DEPOK-Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail menerbitkan peraturan walikota (perwal) terkait pelarangan Ahmadiyah di daerahnya. Bahkan, pelarangan berbentuk perwal itu diperkuat dengan surat keputusan (SK) walikota. Dua produk hukum tersebut dikeluarkan sebagai implementasi Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tiga menteri dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Jamaah Ahmadiyah di Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok juga membentuk Tim Penanganan Ahmadiyah. ”SK No. 821.29/153/Kpts/Kesbangpol dan Linmas/Huk/2011 tentang tim penanganan jemaat Ahmadiyah diterbitkan untuk pembentukan Tim Penanganan Ahmadiyah. Sedangkan mengenai pelarangan Ahmadiyah di Kota Depok maka kami terbitkan Perwa No 9 tahun 2011,” terang Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail dalam forum pertemuan bersama seluruh jajaran Muspida Kota Depok di Balaikota Depok, Rabu (9/3) kemarin.

Setelah dua produk itu dikeluarkan, lanjut dia juga, tugas selanjutnya adalah melakukan sosialisasi mengenai subtansi poin-poin yang terkandung dalam SKB. Tujuanya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Tim Penanggulangan Ahmadiyah dengan jemaah Ahmadiyah yang ada di Kota Depok. Selain itu, tim juga akan melakukan interaksi dengan pengurus dan jemaah Ahmadiyah yang terpusat di Jalan Raya Muchtar, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

”Tim itu terdiri dari Muspida, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB),” ujar walikota asal PKS itu. Dia menambahkan pemerintah daerah perlu melakukan penjagaan terhadap aset Ahmadiyah yang ada di Kota Depok agar tidak dirusak massa. Dalam hal ini Masjid Al Hidayah di Kecamatan Sawangan. Walikota yang mantan Menteri Kehutanan itu juga menilai, tidak perlu dilakukan penyegelan karena nama masjid bersifat umum.

Selain itu, papan penunjuk tentang Ahmadiyah juga sudah tidak ada lagi di depan masjid tersebut. Selain itu, Walikota Depok dua periode itu meminta ke depan jemaah Ahmadiyah bersifat terbuka. Artinya, siapapun dapat beribadah di masjid tersebut. Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto mengatakan, terbitnya perwal itu bentuk payung hukum. Dia juga optimis aturan itu bersifat mengikat dan akan efektif bila diterapkan nanti. ”Yang penting disamping dikeluarkannya perwal juga perlu dibentuk tim sosialisasi. Ini tindak lanjut dari Pergub. Tim sosialisasi itu anggotanya seluruh Muspida, Kemenag, MUI, FKUB,” tandasnya. (rk

Sumber : http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-jakarta-raya/54-urban-city/7607-kota-depok-bentuk-pengawas-ahmadiyah.html

Akses  : Senin, 26 Maret 2011

Analisis : Kota Depok yang telah membuat surat keputusan tentang pelarangan jemaah ahmadiyah yang terasingkan dari kebudayaan dominan, tetapi secara aktif dapat melawan nilai-nilai budaya dominan, kemudian melakukan sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Tim Penanggulangan Ahmadiyah dengan jemaah Ahmadiyah yang ada di Kota Depok sehingga tidak terjadi konflik. Disitulah terjadi Countercultural Communication yaitu interaksi antara anggota-anggota suatu kelompok subbudaya atau budaya yang anggota-anggotanya terasingkan dari kebudayaan dominan, tetapi secara aktif dapat melawan nilai-nilai budaya dominan, sehingga sering menghasilkan konflik.

7.      Social Class Communication

Karyawan dan Manajer Perkebunan Sawit Berdamai

Dwi Bayu Radius | Nasru Alam Aziz | Sabtu, 18 Februari 2012 | 20:38 WIB

PALANGKARAYA, KOMPAS.com -- Slamet (42) karyawan PT Mukti Sawit Kahuripan (MSK) Lintang Estate Makin Group akhirnya berdamai dengan manajernya, Harzoni (45). Perselisihan itu terjadi kerana Harzoni memukul Slamet, yang kemudian diakui terjadi secara refleks.

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pekerja Tanah Air, Richard William, Harzoni menyatakan khilaf dan meminta maaf. Richard sebelumnya mendampingi Slamet yang melaporkan kasus tersebut ke Polres Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Slamet pun mencabut laporan setelah buruh perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur itu sepakat untuk berdamai dengan Harzoni.

Kasus itu berawal ketika Slamet menghadap Harzoni pada 19 Januari 2012. Slamet ingin meminta penjelasan soal istrinya, Sunarti (34), yang mengalami kecelakaan kerja.

Namun, warga Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kotawaringin Timur itu menganggap pihak perusahaan meremehkan tanggung jawab terhadap kecelakaan kerja sehingga terjadi adu mulut dan berujung kontak fisik.

Setelah berdamai, PT MSK bersedia membayar kompensasi sebesar Rp 6 juta. Perusahaan juga menanggung biaya pengobatan Sunarti yang setelah kecelakaan kerja, pulang ke Merauke, Papua. "Hak-hak sudah dipenuhi, termasuk soal pesangon," ujar Richard, Sabtu (18/2/2012) di Palangkaraya.

Sumber: http://regional.kompas.com/read/2012/02/18/2038035/Karyawan.dan.Manajer.Perkebunan.Sawit.Berdamai

Akses  : Senin, 26 Maret 2011

Analisis : Dalam kasus karyawan yang melakukan damai dengan manajernya terjadi Social Class Communication karena perbedaan status antara karyawan dan manajer antara bawahan dan atasan yang merupakan kelas sosial yang berbeda dalam masyarakat.

8.      Group Membership

Bonek bentuk tim investigasi

Rabu, 14 Maret 2012 14:27 WIB

Sindonews.com - Asosiasi Suporter Persebaya menuntut agar kematian lima bondo nekat (bonek) ini diusut tuntas. Kematian lima pendukung fanatik Persebaya ini dinilai bukan murni karena kecelakaan.

Humas Asosiasi Suporter Persebaya Andi Kristianto menyayangkan pernyataan Kapolres Lamongan AKBP Marsudiyanto yang menyebut kematian lima Bonek akibat murni kecelakaan.

"Kami tidak terima, kematian itu disebut murni kecelakaan. Kami menolak pernyataan dari Kapolres Lamongan," kata pria yang akrab disapa Andi Peci saat aksi long march di Jalan Basuki Rahmad, Surabaya, Rabu (14/3/2012).

Untuk memperjelas kematian itu Bonek membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk melakukan investigasi kejadian sebenarnya. Ia mengatakan, dari data investigasi diperoleh dari sejumlah korban yang mengetahui langsung kejadian itu menyebutkan bahwa lima Bonek yang meninggal bukan karena kecelakaan.

"Para korban tersebut meninggal dunia diakibatkan dan dipicu adanya pelemparan benda keras dan berapi serta kabel yang dikondisikan menjadi lebih rendah posisinya," ungkapnya.

Ia menjelaskan, kronologis tragedi itu pada Jumat malam 9 Maret 2012 lalu Bonek berbondong-bondong menuju Bojonegoro dengan menggunakan kereta api barang dan sepeda motor. Nahasnya, Bonek yang berangkat itu dilempari orang-orang di Sepanjang, Lamongan.

"Ada yang melempari batu, petasan, besi, bom molotov. Sehingga kejadian itu memicu lima orang bonek meninggal. Mereka adalah Miftahul Huda, Abdul Farid, Sudarmaji, Saimul Fadli dan Wahyu Hendra," katanya.(azh)

Editor: Hariyanto Kurniawan

Laporan: Nurul Arifin (okezone)

Sumber : http://sindonews.com/read/2012/03/14/447/593009

Akses  : Senin, 26 Maret 2011

Analisis : Bonek yang tidak terima lima temannya meninggal dianggap murni kecelakaan memebentuk tim investigasi. Hal tersebut dilakukan karena sesama bonek yang mempunyai homogenitas dalam karakteristik ideologik harus mendukung satu sama lain. Merasa tidak terima kalau anggota kelompoknya disepelekan, karena mempunyai loyalitas terhadap kelompok.