International
Communication
KTT Nuklir bahas pemberantasan terorisme
26 Maret 2012 - 07:09 WIB
Konferensi tingkat tinggi (KTT) yang akan
membahas upaya mengurangi kemungkinan jatuhnya persenjataan nuklir ke tangan
teroris digelar di Seoul, Korea Selatan, Senin (26/3). KTT ini akan dihadiri
sedikitnya 50 negara di dunia termasuk Presiden AS Barack Obama dan Presiden
Cina Hu Jintao. Sebelum KTT ini dimulai, Presiden Obama sudah tiba terlebih
dahulu di Korea Selatan untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Korea
Selatan Lee Myung-bak. Obama juga meninjau zona demiliterisasi Korea di tengah
ketegangan yang meningkat di Semenanjung Korea terkait rencana peluncuran roket
Korea Utara. Obama memperingatkan Korea Utara bahwa peluncuran roket itu justru
akan menambah isolasi negeri itu dari dunia internasional. Pernyataan Obama ini
disampaikan setelah dia melakukan pembicaraan dengan Presiden Myung-bak. Peluncuran
roket ini juga bertentangan dengan perjanjian yang sudah dibuat dengan Amerika
Serikat bulan lalu. Saat itu Korea Utara sepakat membekukan sebangian program
nuklirnya untuk mendapatkan bantuan pangan dari AS. Tak hanya itu, Korea Utara
juga setuju untuk mengizinkan tim pengawas nuklir PBB masuk ke negeri itu.
Proses yang dipaksakan
Meskipun banyak harapan dilambungkan,
wartawan BBC Jonathan Marcus melaporkan nampaknya KTT ini akan sulit untuk
memperoleh hasil signifikan. Agenda KTT akan diperluas hingga mencakup berbagai
jenis materi radiaktif yang bisa digunakan teroris untuk membuat sebuah bom
'kotor'. Bom jenis ini adalah bom saat meledak menyebarkan kontaminasi
radioaktif dan bukan memicu sebuah ledakan nuklir yang dahsyat. Namun, sejumlah
pakar memperkirakan sangat sulit mencapai kesepakatan khususnya terkait
sejumlah pembangkit tenaga nuklir yang menggunakan bahan bakar dengan pengayaan
nuklir yang minim. Selain itu, kesepakatan bersama soal standar umum
keselamatan nuklir juga diperkirakan akan sulit dicapai. Sejumlah negara
melihat seluruh proses ini terkesan dipaksakan. Apalagi belum ada kekhawatiran
bersama soal kemungkinan teroris menggunakan nuklir sebagai senjata mereka.
Sumber :
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/03/120325_nuclearsummit.shtml
Akses :
Senin, 26 Maret 2011
Analisis : Dalam KTT tersebut akan
dihadiri sedikitnya oleh 50 negara di dunia, setiap negara akan diwakili oleh
wakil dari negaranya sendiri. Dalam KTT tersebut akan membahas pemberantasan
terorisme yang pastinya akan terjadi komunikasi antar negara yang menghadiri
KTT tersebut. Oleh karena itu terjadilah International Communication yaitu
interaksi antara struktur-struktur politik atau negara-negara yang sering
dilakukan oleh wakil-wakil dari negara atau bangsa.
2.
Intraculture
Communication
Antusias Masyarakat Dusun Petung Dalam
Menghadapi Bahaya Primer Merapi
Kamis, 15 Maret 2012
LAJUR MERAPI – KLATEN - Meningkatkan
pengetahuan untuk mengurangi dampak dari siklus erupsi merapi, maka masyarakat
Dusun Petung Sidorejo, Kemalang, Klaten mengadakan pertemuan ditempat salah
seorang warga (Permana 14/03/2012).
Pertemuan yang dimulai Pukul 19.30 -
22.30 WIB ini adalah tindak lanjut dari pertemuan warga yang sebelumnya
merencanakan kegiatan WLPB (Wajib Latih Penanggulangan Bencana) dan juga tindak
lanjut dari pembuatan program dana siaga/ lumbung pengungsi (simpanan warga)
yang berfungsi membantu meringankan beban warga dikala mengungsi. Dan dana
tersebut di kumpulkan tiap selapan (35 hari) di simpan di bank. Dengan adanya
kegiatan tersebut diharapkan masyarakat berdaya dalam menghadapi bencana erupsi
merapi.
Pertemuan kali ini baru tahap pengenalan
merapi dan mempelajari dampak-dampak erupsi. Dilihat Dari pelajaran itu
ternyata banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dan perlu di lakukan oleh
masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Melihat dari
pengalaman-pengalaman sebelumnya, ternyata masyarakat harus berbagi tugas dalam
mengkondisikan warga/ kampungnya. dan
warga masyarakat mufakat untuk membuat protap (prosedur tetap) atau pembagian
peran dalam menghadapi ancaman dari erupsi merapi.
Tetapi karena pembuatan protap
membutuhkan waktu yang cukup lama, warga Dusun Petung sepakat menentukan waktu
untuk mengadakan pertemuan selanjutnya. Dan dalam pertemuan selanjutnya setelah
selesai membuat protap, warga Dusun Petung juga merencanakan untuk mengadakan
simulasi. Dengan begitu warga di Kawasan Rawan Bencana telah siap betul
menghadapi ancaman primer merapi.
Kiriman: Pram-LJ
Editor: Em-LJ-Aspirasi
Sumber:
http://lajurmerapi.blogspot.com/2012/03/antusias-masyarakat-dusun-petung-dalam.html
Akses :
Senin, 26 Maret 2011
Analisis : Warga yang berasal dari daerah
yang sama yaitu Dusun Petung Sidorejo, Kemalang, Klaten mengadakan pertemuan
untuk membahas tentang penaggulangan bencana dari erupsi merapi. Dalam pertemuan
itu terjadilah Intraculture Communication yaitu komunikasi yang terjadi antara
individu-individu dari kebudayaan yang sama dan bukan individu-individu dari
kebudayaan yang berbeda.
3.
Minority
Communication
Kaum Waria Indonesia Minta Perlindungan
Riski Adam
01/03/2012 15:09
Liputan6.com, Jakarta: Dalam perayaan
Hari Solidaritas Waria atau LGBTIQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender,
Intersex, Queer) Indonesia pada 1 Maret, puluhan waria mendatangi kantor Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia. Kedatangan itu terkait banyaknya kasus pelanggaran
HAM dan diskriminasi terhadap kaum waria di Tanah Air.
Perwakilan aksi solidaritas LGBTIQ berdiskusi dengan Komnas Ham. Tujuannya,
mendorong lembaga penegak hukum proaktif menangani sejumlah kasus yang dialami
kaum minoritas penyuka sesama jenis.
"Kita ini mau mencoba untuk proaktiv bukan berarti reaksi kita ini suatu
kemarahan," ucap Koordinator Arus Pelangi Widodo Budidarmo.
Lewat aksi ini, Widodo berharap kaum penyuka sesama jenis dan lainnya berani
menyatakan sikap jika terjadi suatu aksi diskriminasi. Pemerintah juga diminta
memberikan suatu jaminan perlindungan.
"Kita punya orientasi penyimpangan seksual bukan karena dibuat. Kita
memiliki hak yang sama sebagai warga negara meskipun kita memiliki penyimpangan
seks yang berbeda," ungkapnya.
"Jadi kita berharap ada proteksi dari negara terkait penyimpangan seksual,
karena PBB juga telah menyeruakkan pada tahun ini tentang pelindungan HAM
terhadap orientasi seks menyimpang," tutup Widodo.(WIL/MEL)
Sumber : http://berita.liputan6.com/read/379883/kaum-waria-indonesia-minta-perlindungan
Akses :
Senin, 26 Maret 2011
Analisis : kaum waria yang merupakan
kelompok subbudaya yang minoritas mengunjungi komnas Ham dan berdiskusi dengan
komnas Ham karena banyaknya kasus pelanggaran ham dan diskriminasi terhadap
kaum waria di tanah air. Tujuan diskusi tersebut adalah agar mendorong lembaga
penegak hukum proaktif menangani sejumlah kasus yang dialami kaum minoritas
penyuka sesama jenis. Diskusi tersebut termasuk Minority Communication yaitu
komunikasi antara anggota-anggota suatu subbudaya minoritas dengan
anggota-anggota budaya mayoritas yang dominan.
4.
Transracial
Communication
Madura-Dayak gelar sumpah damai
(Kalimantan)
Thursday, May 10, 2001
Pangkalan Bun - Untuk mengakhiri konflik
antaretnis Dayak dengan Madura di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), kedua
etnis tersebut sepakat melaksanakan acara ritual adat perdamaian.
Ritual adat itu bersifat mengikat,
sehingga antara kedua etnis itu dapat hidup damai selamanya, kata Bupati Kobar
H Abdul Razak, Rabu (9/5).
Disebutkan, panitia acara ritual adat
tersebut sudah dibentuk. Kegiatannya, dilaksanakan sebelum acara musyawarah
rakyat Kobar (MRK) 14 Mei mendatang. Sebab, acara ritual itu diharapkan menjadi
bahan untuk membuat keputusan MRK, ujarnya.
Acara ritual perdamaian itu, sebut
Razak, berupa acara khusus yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa perdamaian
antara kedua pihak serta menghilangkan rasa saling dendam. Acara tersebut
menyerupai acara ritual adat perdamaian antaretnis Melayu dengan Dayak yang
pernah digelar pada masa Kesultanan Kotawaringin.
Pemerhati budaya setempat, Drs Jaya N
Karim menambahkan, adat ritual ‘batu petahan’ ketika itu berupa sumpah darah
antara etnis Melayu dan Dayak. Sumpah darah tersebut menjadi pegangan kedua
etnis, sehingga bisa saling berdampingan selamanya.
Mengenai acara MRK, Razak berpesan, agar
keputusan musyawarah tetap memperhatikan kondisi bumi Marunting Batu Aji selama
ini. "Kondisi Kobar berbeda dengan lima daerah tingkat II lainnya di
Kalteng. Keputusan MRK harus berangkat dari kesepakatan yang ada," tandas
Razak.
Sebagaimana diketahui, di Kobar telah
beberapa kali dilaksanakan kesepakatan dan keputusan yang melibatkan muspida,
DPRD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pemuda dari berbagai etnis,
bahkan ikrar dari etnis Madura.
Intinya, berbagai etnis di Kobar akan
saling berdampingan termasuk dengan etnis Madura seperti keputusan pemerintah
pusat yang disampaikan melalui gubernur, bahwa etnis tersebut tetap berada
dalam wilayah Kobar.
Bupati Abdul Razak tidak menyatakan,
secara terang-terangan bahwa MRK yang akan diikuti para tokoh masyarakat,
pemuda dari kecamatan dan DAS itu tidak menghasilkan rekomendasi yang
mengeluarkan etnis Madura dari wilayah ini. Rekomendasi harus berangkat dari
kesepakatan itu, tandas Razak.
Menurut Razak, yang terpenting
konteksnya bukan mengeluarkan Madura dari Kobar tapi bagaimana menciptakan rasa
kebersamaan dan saling percaya antara etnis Dayak-Madura dan juga dengan etnis
lainnya.
Pengusiran etnis pendatang bukan
penyelesaian terbaik, sebab akan timbul dampak lain yang tidak menguntungkan
bukan hanya di wilayah ini tapi kemungkinan antar-Kalteng bahkan Kalimantan.
Mengenai adanya kecemburuan sosial
ekonomi akibat ulah etnis Madura, menurut Razak hal itu sebagai suatu
kewajaran. Saat ini yang terpenting bagaimana berbicara untuk kepentingan yang
lebih luas, bukan untuk kepentigan tertentu.
Apalagi para tokoh masyarakat di
beberapa kelurahan, seperti Kelurahan Baru, Raja, Raja Seberang, Mendawai sudah
bisa menerima keberadaan etnis Madura di bumi Marunting Batu Aji, ujarnya.
Source: Banjarmasin Post
Sumber :
http://www.e-borneo.com/cgi-bin/np/viewnews.cgi?category=1&id=989460308
Akses :
Senin, 26 Maret 2011
Analisis : etnis dayak dan etnis madura
sepakat mengadakan sumpah untuk menjalin perdamaian antara kedua etnis tersebut.
Dalam kesepakatan itu terjadi Transracial Communication karena terjadi antara
orang-orang dari latar belakang etnik yang berbeda.
5.
Contracultural
Communication
PM Inggris akan Desak India Batalkan
Rafale
Dahono Fitrianto | Nasru Alam Aziz |
Rabu, 1 Februari 2012 | 22:23 WIB
LONDON, KOMPAS.com - Perdana Menteri
Inggris David Cameron mengatakan akan mendesak India untuk mempertimbangkan
kembali keputusannya memilih pesawat tempur buatan Perancis, Dassault Rafale.
Cameron menyatakan kecewa atas keputusan India tersebut.
Hal itu disampaikan Cameron saat
berbicara di hadapan parlemen Inggris di London, Rabu (1/2/2012). Sehari
sebelumnya, India memutuskan memilih Rafale daripada pesaing utamanya,
Eurofighter Typhoon, yang didukung Inggris. Cameron berjanji kepada parlemen
akan mendorong India untuk memikirkan kembali keputusannya, mumpung saat ini
kontrak pembelian dengan pihak Perancis belum ditandatangani. "Keputusan
itu jelas mengecewakan. Saya akan melakukan segala cara, seperti yang sudah
saya lakukan, untuk mendorong India melihat kembali ke Typhoon," tutur
Cameron.
Eurofighter Typhoon adalah pesawat
buatan konsorsium perusahaan dirgantara dari empat negara, yakni Inggris,
Jerman, Spanyol, dan Italia. Pesawat tempur tersebut bersaing dengan Rafale,
sesama pesawat buatan Eropa, dalam memperebutkan kontrak pengadaan 126 pesawat
tempur masa depan Angkatan Udara India senilai 12 miliar dollar AS.
India memutuskan memilih Rafale karena
harga dan biaya perawatan per unit Rafale lebih murah dibanding Typhoon.
Keputusan ini belum mengikat, karena sifatnya baru memberi hak eksklusif bagi
Dassault untuk melakukan negosiasi lebih lanjut sebelum penandatanganan kontrak
final.
Menurut Cameron, Typhoon memiliki
berbagai kemampuan yang lebih unggul dibanding Rafale, dan ia akan mendesak
pemerintah India melihat hal tersebut. Rafale maupun Typhoon sama-sama terlibat
dalam operasi militer di Libya tahun lalu.
Kontrak pembelian dari AU India ini
diperjuangkan mati-matian oleh kedua pesaing dari Eropa, karena akan berarti
sangat besar di tengah kondisi krisis ekonomi yang melanda mereka saat ini.
Sumber:
http://internasional.kompas.com/read/2012/02/01/22235121/PM.Inggris.akan.Desak.India.Batalkan.Rafale
Akses :
Senin, 26 Maret 2011
Analisis : PM Inggris mendesak India
untuk membatalkan pembelian Rafale dari Perancis dan memilih Typhoon buatan
Inggris, Spanyol, Italia dan Jerman. Hal seperti itu secara tersirat India
disuruh tunduk kepada Inggris untuk membatalkan pembelian rafale sehingga akan
terjadi Contracultural Communication yaitu komunikasi antara anggota-anggota
dari dua kebudayaan yang asing satu sama lain, tetapi secara relatif sejajar,
dalam suatu hubungan kolonial, dimana satu kebudayaan dipaksa tunduk pada
kekuasaan kebudayaan lain.
6.
Countercultural
communication
Kota Depok Bentuk Pengawas Ahmadiyah
DEPOK-Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail
menerbitkan peraturan walikota (perwal) terkait pelarangan Ahmadiyah di
daerahnya. Bahkan, pelarangan berbentuk perwal itu diperkuat dengan surat
keputusan (SK) walikota. Dua produk hukum tersebut dikeluarkan sebagai
implementasi Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tiga menteri dan Peraturan
Gubernur (Pergub) Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Jamaah
Ahmadiyah di Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok
juga membentuk Tim Penanganan Ahmadiyah. ”SK No. 821.29/153/Kpts/Kesbangpol dan
Linmas/Huk/2011 tentang tim penanganan jemaat Ahmadiyah diterbitkan untuk
pembentukan Tim Penanganan Ahmadiyah. Sedangkan mengenai pelarangan Ahmadiyah
di Kota Depok maka kami terbitkan Perwa No 9 tahun 2011,” terang Walikota
Depok, Nur Mahmudi Ismail dalam forum pertemuan bersama seluruh jajaran Muspida
Kota Depok di Balaikota Depok, Rabu (9/3) kemarin.
Setelah dua produk itu dikeluarkan,
lanjut dia juga, tugas selanjutnya adalah melakukan sosialisasi mengenai
subtansi poin-poin yang terkandung dalam SKB. Tujuanya agar tidak terjadi
kesalahpahaman antara Tim Penanggulangan Ahmadiyah dengan jemaah Ahmadiyah yang
ada di Kota Depok. Selain itu, tim juga akan melakukan interaksi dengan
pengurus dan jemaah Ahmadiyah yang terpusat di Jalan Raya Muchtar, Kecamatan
Sawangan, Kota Depok.
”Tim itu terdiri dari Muspida, Majelis
Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama dan Forum Komunikasi Umat Beragama
(FKUB),” ujar walikota asal PKS itu. Dia menambahkan pemerintah daerah perlu
melakukan penjagaan terhadap aset Ahmadiyah yang ada di Kota Depok agar tidak
dirusak massa. Dalam hal ini Masjid Al Hidayah di Kecamatan Sawangan. Walikota
yang mantan Menteri Kehutanan itu juga menilai, tidak perlu dilakukan
penyegelan karena nama masjid bersifat umum.
Selain itu, papan penunjuk tentang
Ahmadiyah juga sudah tidak ada lagi di depan masjid tersebut. Selain itu,
Walikota Depok dua periode itu meminta ke depan jemaah Ahmadiyah bersifat
terbuka. Artinya, siapapun dapat beribadah di masjid tersebut. Di tempat yang
sama, Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto mengatakan, terbitnya perwal itu
bentuk payung hukum. Dia juga optimis aturan itu bersifat mengikat dan akan
efektif bila diterapkan nanti. ”Yang penting disamping dikeluarkannya perwal
juga perlu dibentuk tim sosialisasi. Ini tindak lanjut dari Pergub. Tim
sosialisasi itu anggotanya seluruh Muspida, Kemenag, MUI, FKUB,” tandasnya. (rk
Sumber :
http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-jakarta-raya/54-urban-city/7607-kota-depok-bentuk-pengawas-ahmadiyah.html
Akses :
Senin, 26 Maret 2011
Analisis : Kota Depok yang telah membuat
surat keputusan tentang pelarangan jemaah ahmadiyah yang terasingkan dari
kebudayaan dominan, tetapi secara aktif dapat melawan nilai-nilai budaya
dominan, kemudian melakukan sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara
Tim Penanggulangan Ahmadiyah dengan jemaah Ahmadiyah yang ada di Kota Depok
sehingga tidak terjadi konflik. Disitulah terjadi Countercultural Communication
yaitu interaksi antara anggota-anggota suatu kelompok subbudaya atau budaya
yang anggota-anggotanya terasingkan dari kebudayaan dominan, tetapi secara
aktif dapat melawan nilai-nilai budaya dominan, sehingga sering menghasilkan
konflik.
7.
Social
Class Communication
Karyawan dan Manajer Perkebunan Sawit
Berdamai
Dwi Bayu Radius | Nasru Alam Aziz |
Sabtu, 18 Februari 2012 | 20:38 WIB
PALANGKARAYA, KOMPAS.com -- Slamet (42)
karyawan PT Mukti Sawit Kahuripan (MSK) Lintang Estate Makin Group akhirnya
berdamai dengan manajernya, Harzoni (45). Perselisihan itu terjadi kerana
Harzoni memukul Slamet, yang kemudian diakui terjadi secara refleks.
Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Gabungan Pekerja Tanah Air, Richard William, Harzoni menyatakan khilaf dan
meminta maaf. Richard sebelumnya mendampingi Slamet yang melaporkan kasus
tersebut ke Polres Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Slamet pun mencabut
laporan setelah buruh perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur
itu sepakat untuk berdamai dengan Harzoni.
Kasus itu berawal ketika Slamet
menghadap Harzoni pada 19 Januari 2012. Slamet ingin meminta penjelasan soal
istrinya, Sunarti (34), yang mengalami kecelakaan kerja.
Namun, warga Desa Pelantaran, Kecamatan
Cempaga Hulu, Kotawaringin Timur itu menganggap pihak perusahaan meremehkan
tanggung jawab terhadap kecelakaan kerja sehingga terjadi adu mulut dan
berujung kontak fisik.
Setelah berdamai, PT MSK bersedia
membayar kompensasi sebesar Rp 6 juta. Perusahaan juga menanggung biaya
pengobatan Sunarti yang setelah kecelakaan kerja, pulang ke Merauke, Papua.
"Hak-hak sudah dipenuhi, termasuk soal pesangon," ujar Richard, Sabtu
(18/2/2012) di Palangkaraya.
Sumber: http://regional.kompas.com/read/2012/02/18/2038035/Karyawan.dan.Manajer.Perkebunan.Sawit.Berdamai
Akses :
Senin, 26 Maret 2011
Analisis : Dalam kasus karyawan yang
melakukan damai dengan manajernya terjadi Social Class Communication karena
perbedaan status antara karyawan dan manajer antara bawahan dan atasan yang
merupakan kelas sosial yang berbeda dalam masyarakat.
8.
Group
Membership
Bonek bentuk tim investigasi
Rabu, 14 Maret 2012 14:27 WIB
Sindonews.com - Asosiasi Suporter
Persebaya menuntut agar kematian lima bondo nekat (bonek) ini diusut tuntas.
Kematian lima pendukung fanatik Persebaya ini dinilai bukan murni karena
kecelakaan.
Humas Asosiasi Suporter Persebaya Andi
Kristianto menyayangkan pernyataan Kapolres Lamongan AKBP Marsudiyanto yang
menyebut kematian lima Bonek akibat murni kecelakaan.
"Kami tidak terima, kematian itu
disebut murni kecelakaan. Kami menolak pernyataan dari Kapolres Lamongan,"
kata pria yang akrab disapa Andi Peci saat aksi long march di Jalan Basuki
Rahmad, Surabaya, Rabu (14/3/2012).
Untuk memperjelas kematian itu Bonek
membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk melakukan investigasi kejadian
sebenarnya. Ia mengatakan, dari data investigasi diperoleh dari sejumlah korban
yang mengetahui langsung kejadian itu menyebutkan bahwa lima Bonek yang
meninggal bukan karena kecelakaan.
"Para korban tersebut meninggal
dunia diakibatkan dan dipicu adanya pelemparan benda keras dan berapi serta
kabel yang dikondisikan menjadi lebih rendah posisinya," ungkapnya.
Ia menjelaskan, kronologis tragedi itu
pada Jumat malam 9 Maret 2012 lalu Bonek berbondong-bondong menuju Bojonegoro
dengan menggunakan kereta api barang dan sepeda motor. Nahasnya, Bonek yang
berangkat itu dilempari orang-orang di Sepanjang, Lamongan.
"Ada yang melempari batu, petasan,
besi, bom molotov. Sehingga kejadian itu memicu lima orang bonek meninggal.
Mereka adalah Miftahul Huda, Abdul Farid, Sudarmaji, Saimul Fadli dan Wahyu
Hendra," katanya.(azh)
Editor: Hariyanto Kurniawan
Laporan: Nurul Arifin (okezone)
Sumber :
http://sindonews.com/read/2012/03/14/447/593009
Akses :
Senin, 26 Maret 2011
Analisis : Bonek yang tidak terima lima
temannya meninggal dianggap murni kecelakaan memebentuk tim investigasi. Hal
tersebut dilakukan karena sesama bonek yang mempunyai homogenitas dalam
karakteristik ideologik harus mendukung satu sama lain. Merasa tidak terima kalau
anggota kelompoknya disepelekan, karena mempunyai loyalitas terhadap kelompok.